Singapura, Thailand, Malaysia, paling banyak disebut Panama Papers - Bisnisasean.com | Situs Berita Bisnis ASEAN | News Portal For Association of Southeast Asian Nations

Post Top Ad

Kantor Mossack Fonseca Bangkok. Austin Zhang (kanan), kepala cabang Asia, dan Steve Wagner (kiri), direktur cabang Bangkok. (Foto : investvine )
JAKARTA, BISNISASEAN.COM, - Dari dokumen Panama Papers yang menggegerkan dunia, terkuak ada banyak orang dan perusahaan dari Singapura, Thailand, Indonesia, dan Malaysia, yang mendirikan perusahaan offshore melalui makelar offshore asal Panama, Mossack Fonseca.

Bocoran Panama Papers mengungkapkan, setidaknya ada 4081 perusahaan yang didaftarkan di berbagai wilayah yurisdiksi bebas pajak yang telah dibuat oleh Mossack Fonseca untuk melayani permintaan 48 klien dari Singapura, 963 perusahaan untuk 21 klien dari Thailand, 40 perusahaan untuk 12 klien dari Filipina, 36 perusahaan untuk 15 klien dari Malaysia, dan 28 perusahaan untuk 10 klien dari Indonesia.

Belum ada keterangan pada periode kapan perusahaan-perusahaan ini dibuat.

Dokumen Panama Papers sendiri mencakup data selama 40 tahun Mossack Fonseca beroperasi di berbagai belahan dunia, sejak 1977 - Desember 2015.

Data yang dikutip diatas diperkirakan data untuk beberapa tahun terakhir ini saja. Kebanyakan perusahaan-perusahaan itu terdaptar diwilayah yurisdiksi bebas pajak British Virgin Island.

Mossack Fonseca membidik pasar Asean. Dengan membuka 2 kantor cabang yakni di Jalan Keppel Road No 19 Singapura, dan di Jalan Rama Road IV, Silom, Bangkok.

Bagaimana para otoritas keuangan Asean berpendapat soal skandal heboh ini ?

"Singapura akan mengambil tindakan serius terhadap praktek penggelapan pajak. Kami tidak akan mentolerir perusahaan atau lembaga keuangan yang menggunakan fasilitas bebas pajak (tax heaven) untuk melakukan kejahatan," ujar pejabat dari Kementrian Keuangan dan Moneter Singapura dalam sebuah statemen seperti dikutip dari investvine.

Sampai saat ini masih belum jelas siapa-siapa individu maupun perusahaan dari Singapura yang namanya tercantum dalam Panama Papers. ICIJ (International Consortium of Investigative Journalist), konsorsium wartawan-wartawan investigasi global yang berkantor di Amerika Serikat, sebagai pihak yang pertama kali melansir skandal Panama Papers, menjanjikan baru nanti pada awal Mei akan membuka lebih banyak isi  Panama Papers yang mencakup data lebih dari 11,5 juta dokumen.

Di Thailand, Komisi Anti Pencucian Uang, sedang mengumpulkan informasi lebih detail jumlah dana dan individu-individu yang menggunakan Thailand sebagai alamat tinggal untuk mendirikan perusahaan offshore.

Dari bocoran Panama Papers yang beredar saat ini, sejumlah pengusaha besar, politisi, bekas militer, dan selebriti Thailand, namanya disebut dalam Panama Papers.

Diantaranya Isara Vongkusolkit, bekas ketua kamar dagang Thailand; Banyong Pongpanich, pengusaha dan bekas anggota komisi kebijakan bisnis Thailand; dan Bannawir Kengrean, bekas wakil sekretaris menteri pertahanan Thailand.

Di Filipina, banyak bekas kroni bisnis mantan diktator Ferdinand Marcos, yang tercantum namanya di dalam dokumen Panama Papers.

Diantaranya Imee Marcos, putri tertua Marcos, yang juga Gubernur Provinsi Ilocos Norte, beserta dengan nama ketiga putranya.

Keluarga Marcos diperkirakan menyimpan dana diluar negeri sekurangnya 5 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp 55 triliun) yang didapat selama mereka 21 tahun berkuasa.

Juga tercantum nama senator Joseph Victor Ejercito, putra tertua mantan presiden Joseph Estrada.

Dari Malaysia, banyak pejabat dan anggota keluarga elit juga tercantum di dalam bocoran Panama papers.

Diantaranya Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib, putra dari perdana menteri Najib Razak yang kini berkuasa; Mohammed Hashim Mohammed, sepupu Mahathir Mohammad dan bekas petinggi militer; dan Sultan Johor Ibrahim Ismail.

Dari Indonesia, banyak konglomerat hitam dari era kekuasaan Presiden Soeharto, hingga pengusaha kaya dari era masa kini, yang namanya masuk dalam dokumen Panama Papers.

Diantaranya, Harry Azhar Aziz, ketua Badan Pemeriksa Keuangan saat ini.

Pertamina, perusahaan minyak negara, diduga juga mempunyai beberapa perusahaan offshore yang didirikan melalui jasa Mossack Fonseca.

"Saya telah berbicara dengan staf bidang pajak untuk mempelajari data itu (Panama Papers), dan mencocokkan dengan data yang kami punyai," ujar menteri keuangan Indonesia, Sumantri Brodjonegoro.

Pemerintah Indonesia mengklaim memiliki data yang lebih besar dan lebih lengkap daripada dokumen Panama Papers.

Para analis ekonomi mengatakan, dokumen Panama Papers Asean, tidak sekedar menunjukkan adanya praktek penggelapan pajak yang masif terjadi di Asean, tetapi yang lebih penting terbukanya fakta adanya penyalahgunaan wewenang dan praktek kekuasaan yang korup dari para elit politik dan pengusaha Asean.

Pertemuan para pejabat kementrian keuangan Asean di Laos awal April 2016 ini, telah melahirkan kesepakatan bersama untuk membentuk Asean Forum on Taxation (AFT) yang salah satu implementasinya berupa kerjasama memburu pajak yang hilang (lost income), diantaranya dalam praktek bisnis offshore.

Problemnya, diantara negara-negara Asean ternyata memiliki sistem perpajakan yang saling berbeda.

Koalisi para anggota parlemen antar negara Asean yang tergabung dalam Asean Parliamentarians for Human Right (APHR), pada Kamis (7/4/2016), mengeluarkan pernyataan yang mendesak pemerintah di kawasan Asean untuk menindak lanjuti informasi Panama Papers, terutama yang terkait dengan dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan-perusahaan skala besar sekaligus memperbaiki rezim pajak yang lebih adil.

"Penggelapan pajak yang dilarikan keluar negeri harus dihentikan. Perusahaan dan individu yang menghindari pajak harus diperkarakan di negara masing-masing," kata Ketua APHR Charles Santiago, anggota parleman asal Malaysia dalam keterangan persnya Kamis (7/4/2016).

"Isu ini lebih dari sekedar isu penggelapan pajak. Kebocoran ini menggambarkan jenis komunitas regional dan global yang kita hadapi. Sejalan dengan proses integrasi Asean yang sedang berlangsung, pengamanan harus terus diperbaiki untuk memastikan manfaat Asean dapat dirasakan masyarakat secara luas, dan para elite tidak dapat menyalahgunakan sistem untuk keuntungan pribadi mereka sendiri," ujar Eva Sundari, anggota parlemen asal Indonesia, Jumat (8/4/2016), seperti dikutif dari situs berita Suara. ***

Investvine | Asiasentinel | Why

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Pages