Filipina Usir Ilmuwan Australia Karena Ikut Unjuk Rasa - Bisnisasean.com | Situs Berita Bisnis ASEAN | News Portal For Association of Southeast Asian Nations

Post Top Ad

Filipina Usir Ilmuwan Australia Karena Ikut Unjuk Rasa

Filipina Usir Ilmuwan Australia Karena Ikut Unjuk Rasa

Share This
MANILA, BISNISASEAN.COM - Filipina menolak masuk pegiat tua Australia karena mengancam ketertiban umum dan akan mengusirnya, kata pejabat pada Kamis, tindakan terkini terhadap orang asing tertuduh penentang pemerintah.

Gill Boehringer, 84, mantan mahaguru hukum di Universitas Macquarie, Sydney, ditolak masuk di bandar udara Manila pada Rabu malam karena ia masuk dalam daftar hitam karena ikut berunjuk rasa pada 2015. Ia mengatakan larangan itu sepenuhnya omong kosong.

Kelompok hak asasi manusia menyatakan rencana pemulangan itu adalah tanda "ketakutan" Presiden Rodrigo Duterte dan pemerintahnya.

Duterte dikecam luas atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, sebagian besar karena perang melawan narkotika, yang sudah membunuh ribuan orang. Duterte membantah melakukan kesalahan apa pun.

Seorang tua lain Australia, Patricia Fox, biarawati, pada bulan lalu dinyatakan sebagai orang asing tidak diinginkan dan diperintahkan diusir. Ia dituduh melakukan kegiatan politik dengan mengikuti unjuk rasa di pulau asal Duterte, Mindanao, menentang undang-undang darurat dan mendukung masyarakat adat.

Duterte mengatakan memerintahkan pengusirannya. Fox mengajukan banding terhadap keputusan itu.

Boehringer kepada Reuters mengatakan ia bergabung dengan kelompok pencari bukti tentang penduduk asli di Mindanao pada tahun ini, tapi mengatakan bahwa tuduhan biro imigrasi bahwa ia ikut berunjuk rasa itu direkayasa.

"Itu bagian dari upaya pemerintah menjauhkan orang asing dari yang mereka lakukan ... ketidakadilan, pembunuhan, penghilangan," katanya tanpa merinci.

Juru bicara imigrasi Dana Krizia Sandoval menyatakan daftar hitam berarti ancaman terhadap ketertiban dan keamanan umum dan Boehringer dapat mengajukan banding atas pengusiran tersebut.

Kelompok hak asasi manusia Karapatan (Hak) menyatakan perkara Boehringer menggambarkan pemerintah memperlihatkan kerusakannya, defensif dan takut.(Reuters/Ant)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Pages